Implikasi praktis dari komitmen Amerika Serikat untuk mengurangi emisi CO2 dan memperlambat perubahan iklim adalah substansial. Pembiayaan defisit pemerintah untuk infrastruktur energi hijau hanya dapat dibiayai dengan pinjaman, pajak, dan/atau pencetakan uang dan pajak inflasi yang tak terelakkan pada semua yang memegang dolar Amerika.
Komitmen Presiden Biden untuk mengalihkan armada mobil Amerika dari mesin pembakaran ke kendaraan listrik akan menggandakan jumlah tembaga yang digunakan untuk memproduksi mobil. Demikian pula, devaluasi dolar kemungkinan akan mendorong permintaan emas karena investor mencari perlindungan dari aset yang terdepresiasi. Penerima manfaat dari peralihan ke ekonomi hijau kemungkinan besar adalah perusahaan pertambangan besar yang akan diuntungkan karena harga produk mereka naik.
Sebagian besar pertambangan untuk sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan ekonomi berkelanjutan terjadi di negara berkembang, termasuk pertambangan yang signifikan di Chili, Peru, Republik Demokratik Kongo, dan Indonesia. Meningkatnya permintaan logam strategis untuk memerangi perubahan iklim di negara maju meningkatkan aktivitas pertambangan, aktivitas yang dapat mengganggu layanan ekologi lokal yang diandalkan oleh orang-orang di negara berkembang. Ironisnya, negara-negara berkembang dan orang miskin yang tinggal di dekat khatulistiwa, yang diduga paling dirugikan oleh pemanasan global, juga menanggung biaya lingkungan yang besar untuk mengatasi masalah tersebut.
Tentu saja, perusahaan pertambangan ingin mendapat untung, dan tidak mengherankan jika mereka mendukung inisiatif kebijakan publik yang akan meningkatkan permintaan dan harga produk mereka. Menghasilkan keuntungan di pertambangan mengharuskan perusahaan-perusahaan ini untuk menavigasi politik kompleks negara berkembang, kepentingan masyarakat lokal, dan dampak lingkungan yang menyebabkan kerusakan lokal dan kemarahan global. Kisah tambang Grasberg milik Freeport-McMoRan, yang terletak di provinsi Papua, Indonesia, menggambarkan tantangan ini dengan baik.
Baca juga Koran Jubi edisi 22-23 November 2021
Freeport-McMoRan sedang mendaki untuk menguasai 50 persen pasar tembaga dunia. Tambang Grasberg menyumbang deposit cadangan tembaga terbesar kedua di dunia dan cadangan emas terbesar. Freeport-McMoRan, melalui anak perusahaannya PT Freeport Indonesia, memiliki 60 persen, dan Rio Tinto memiliki 40 persen tambang sebelum mengalihkan saham pengendali tambang (51,2 persen) ke perusahaan Indonesia PT Inalum pada 2018. Pemerintah Indonesia memfasilitasi transfer ini dengan mengancam untuk tidak memperbaharui sewa tambang untuk tambahan dua puluh tahun. Cara cerdik menanggapi tekanan politik merupakan unsur penting untuk mengelola usaha pertambangan yang menguntungkan.
Politik tambang Grasberg rumit. Elit pemerintahan Indonesia, bekas jajahan Belanda, bersikap ambivalen terhadap perusahaan multinasional. Di satu sisi, mereka mendapat keuntungan dari modal dan keahlian perusahaan seperti Freeport-McMoRan dan Rio Tinto yang dibawa ke negara itu. Miliaran dolar pajak datang ke pemerintah dari tambang, dan keuntungan mengalir ke perusahaan milik negara. Di sisi lain, ada ketakutan bahwa globalisasi adalah topeng untuk perebutan sumber daya negara oleh neo-kolonial – tidak melakukan apa pun untuk pembangunan ekonominya. Narasi nasionalistik tentang keinginan dan ketakutan ini mengancam operasi tambang dan profitabilitasnya.
Serangkaian larangan ekspor saat ini yang dilembagakan oleh Indonesia menggambarkan bagaimana tangan pemerintah dapat mengganggu pasar. Pada tahun 2020, pemerintah melarang ekspor bijih nikel dan sekarang sedang mempertimbangkan untuk menerapkan larangan bijih bauksit dan bijih tembaga. Pemerintah percaya bahwa menjaga bahan baku di dalam negeri dapat menjadi jalan menuju pembangunan ekonomi melalui penyediaan sumber daya yang relatif murah kepada produsen lokal. Larangan ekspor tampaknya melanggar aturan Organisasi Perdagangan Dunia dan melanggar hukum keunggulan komparatif. Perencanaan yang berpusat pada negara memiliki peluang yang lebih baik daripada membuat rata-rata orang Indonesia lebih miskin daripada lebih kaya, meskipun mereka yang berlokasi strategis di antara elit pemerintahan akan lebih kaya.
Pembangunan negara Indonesia melalui kebijakan industri – yang dibenarkan melalui keterbelakangan yang konon disebabkan oleh kolonialisme – bukannya tanpa ironi. Indonesia sendiri adalah kekuatan kolonial. Sebagian besar kekayaan mineral Indonesia ada di provinsi Papua Barat dan Papua – wilayah yang dianeksasi oleh negara Indonesia pada tahun 1969 melalui hasil referendum yang disengketakan di mana orang Indonesia menekan para tetua Papua untuk memilih bersatu dengan Indonesia, yang ironisnya dinamai Undang-Undang Kebebasan untuk memilih.
Geografi khas Papua memfasilitasi perkembangan komunitas suku yang beragam. Pulau raksasa New Guinea menyumbang sekitar 0,001 hingga 0,002 dari populasi dunia tetapi dengan 200-700 bahasa yang digunakan menyumbang sekitar seperempat dari keragaman bahasa dunia. Pertanian subsisten, berburu, memancing, memberi hadiah, dan perang antarsuku adalah fitur dominan dari tatanan sosial pulau dan memainkan peran penting dalam tatanan sosial bahkan sampai hari ini.
